Analisis Yuridis Terhadap Uang Pengganti Untuk Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru
DOI:
https://doi.org/10.63477/jols.v3i2.528Keywords:
Replacement Money, State Returns, CorruptionAbstract
Replacement money is a consequence of the consequences of corruption that can harm the State or state economy, so to restore the loss is necessary juridical means in the form of payment of replacement money. The main problem in this research is how is the mechanism of payment of surrogate money for the return of state losses in the case of corruption crime in Pekanbaru District Court and what are the obstacles faced in the process of payment of replacement money for the return of state loss in the case of corruption in Pekanbaru District Court. The research results show that the mechanism for paying compensation to recoup state losses due to corruption in the Pekanbaru District Court is implemented after a final and binding decision through the confiscation of assets resulting from corruption. Additional penalties in the form of compensation may be imposed in the amount of the assets obtained from the corruption. The Prosecutor's Office implements this through collection, asset auctions, payment of compensation, and civil lawsuits. Obstacles include the difficulty of tracking diverted or spent assets, the inability of convicts to pay, and third-party lawsuits against confiscated assets.
Downloads
References
Ahmad, A., Thalib, H. And Badaru, B. (2021) ‘Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi’, Journal Of Lex Generalis (Jlg), 2(1), Pp. 1–15.
Alfitra, S.H. (2011) Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia. Raih Asa Sukses.
Andi Hamzah (1985) Pengantar Hukum Acara Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Arief, B.N. (2002) ‘Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti’. Bandung.
Danil, E. (2012) Korupsi Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
Evi Hartanti (2007) Tindak Pidana Korupsi,. Jakarta: Sinar Grafika.
Febriani, S. And Lasmadi, S. (2020) ‘Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti’, Pampas: Journal Of Criminal Law, 1(1), Pp. 1–22.
Gunadi Dan Efendi (2013) Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
Ilyas, A. (2012) Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & Pukap-Indonesia.
Indonesia, R. (1999) Undang-Undamg Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kristiana, Y. (2018) Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi. Pt Citra Aditya Bakti.
Lamintang, P.A.F. And Samosir, C.D. (2014) ‘Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia’, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti [Preprint].
Leden, M. (2005) ‘Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana’, Jakarta: Sinar Grafika [Preprint].
Lola Yustrisia, S.H. (2017) ‘Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia’, Menara Ilmu: Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah, 11(75).
Manihuruk, T.N.S. And Daeng, M.Y. (2021) ‘Pelaksanaan Eksekusi Uang Pengganti Terpidana Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru’, Justitia Jurnal Hukum, 5(2).
Mulatua, S. And Nggeboe, F. (2019) ‘Efektifitas Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi’, Legalitas: Jurnal Hukum, 9(1), Pp. 46–79.
Republik Indonesia (2001) Undang-Undamg Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sambas, N. And Mahmud, A. (2020) ‘Model Penegakan Hukum Progresif Dalam Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pidana Uang Pengganti’, Lex Lata [Preprint].
Setiadi, S.F. And Wijayanto, I. (2025) ‘Analisis Yuridis Mengenai Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi’, Ipmhi Law Journal, 5(3).
Sinulingga, E.E. (2017) ‘Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Mekanisme Gugatan Perdata’, Jurnal Lex Administratum, 5(4), P. 124.
Tajuddin, M.A. (2015) ‘Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti Sebagai Premium Remedium Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Negara’, Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, 2(2), Pp. 53–64.
Yustrisia, L. (2024) ‘Analisis Yuridis Terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi’, El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam, 10(2), Pp. 388–399.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Syahrial Syahrial, Maya Intan Pratiwi, Yonar Harada Taquas Elta
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
