Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Konsumen Berdasarkan UU No 8 Tahun 1999
Keywords:
Settlement, Dispute, Consumer, ProtectionAbstract
This study aims to analyze the effectiveness of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection in resolving consumer disputes in Indonesia, and to identify the challenges faced in its implementation. This study uses a normative legal method with a statutory approach and case analysis. Data were obtained through a literature study covering primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as an analysis of various consumer dispute cases that have been resolved through the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) and the courts. The results of the study indicate that Law No. 8 of 1999 provides a clear legal framework for the protection of consumer rights. Dispute resolution through BPSK is more efficient than litigation, but there are still obstacles, such as low legal awareness among consumers and non-compliance of business actors with BPSK decisions. These challenges hinder the optimization of consumer protection. Although Law No. 8 of 1999 has functioned well in providing protection, corrective measures are needed, including increasing socialization, strengthening BPSK, and stricter law enforcement against violations. Thus, it is expected that consumer protection can be more effective and provide better justice.
Downloads
References
Alauddin, R., & Rosyidi, I. (2022). Pemenuhan Hak-hak Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Perlindungan Konsumen di Kota Ternate. JANUR: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(1).
Handayani, I. G. A. A., & Setiabudhi, I. K. R. (2014). Penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha melalui mediasi di badan penyelesaian sengketa konsumen (bpsk) kota denpasar. Kertha Semaya. Journal Ilmu Huku, 2(2), 1–6.
Harapap, P. (2018). Hambatan-hambatan Proses Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen Belum Dapat Berjalan Secara Efektif (Studi Kasus BPSK Kabupaten Tangerang). Jurnal Ilmiah Hukum, 15(2), 181–193.
Hayati, P. (2018). Pemenuhan hak-hak konsumen jual beli online ditinjau dari Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan kompilasi hukum ekonomi syariah. IAIN Padangsidimpuan.
Norma Sari, S. H. (2021). Permasalahan Kontemporer Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. UAD PRESS.
Setiantoro, A., Putri, F. D., Novitarani, A., & Njatrijani, R. (2018). Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 7(1), 1–17.
Silalahi, T. F. (2023). Kajian Hukum terhadap Permohonan Keberatan oleh Konsumen atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan di Pengadilan Negeri Medan (terhadap Putusan No. 307/Pdt. Sus. BPSK/2022/PN. Mdn).
Siringoringo, P. (2019). Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Ipad Tanpa Buku Petunjuk Berbahasa Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. To-Ra, 5(2), 83–90.
Sugiyono. (2017a). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
Sugiyono. (2017b). Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D / Sugiyono | OPAC Perpustakaan Nasional RI. Sugiyono.
Susanto, H. (2008). Hak-hak konsumen jika dirugikan. Visimedia.
Undang-undang. (1999). Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.
Widiarty, W. S. (2024). Hukum Perlindungan Konsumen di Era Globalisasi. Publika Global Media.
